Undang-Undang ini menjadi pedoman penting untuk menjelaskan status dan bentuk desa secara riil dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan. Apa yang diharapkan di kemudian hari yakni desa yang tidak hanya menjadi bagian dari demokrasi dalam skala kecil (shadow government), tetapi juga berkesempatan menjadi pemeran utama dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan.

Pelaksanaan program-program pembangunan desa merupakan upaya perubahan sosial dengan tujuan agar seluruh aspek kehidupan masyarakat berubah ke arah yang lebih baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kolaborasi masyarakat desa dan mahasiswa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa. Guna mewujudkan pembangunan desa yang merata, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada semua lini. Apalagi ketimpangan pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusia antara wilayah pedesaan dengan perkotaan masih tinggi. Karena keterbatasan kapasitas, kebanyakan desa di Indonesia belum mampu secara optimal mengelola dana desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Lomba Inovasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (LIP3D), diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta diharapkan mampu mendorong pemikiran/gagasan mahasiswa di Indonesia yang unggul, kreatif, inovatif dan berkelanjutan dalam mengembangkan potensi lokal sehingga mempercepat pembangunan desa serta penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.